MimbarJurnalis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul rangkaian kasus keracunan makanan yang berdampak pada ribuan siswa dan guru di sejumlah wilayah Indonesia.
Komnas HAM meminta aparat melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Lembaga itu menekankan bahwa makanan yang aman merupakan bagian dari hak masyarakat dan meminta dapur yang diduga bermasalah ditangani secara serius.
Dari sisi DPR, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengelolaan dapur MBG. Salah satu usulan yang muncul adalah penerapan dapur berbasis sekolah untuk memperketat pengawasan makanan yang diberikan kepada siswa.
Sorotan terhadap program MBG muncul ketika pemerintah terus menjalankan program tersebut sebagai salah satu program prioritas. Karena itu, aspek keamanan makanan dinilai perlu menjadi perhatian utama agar tujuan meningkatkan gizi masyarakat tidak terganggu oleh persoalan distribusi maupun kualitas makanan.
Kasus ini juga menambah tekanan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengadaan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan dalam program MBG.
Bagi konten politik, angle yang paling kuat: “DPR desak evaluasi MBG setelah kasus keracunan siswa.” Ini lebih menarik untuk engagement karena mempertemukan program pemerintah + kritik DPR + isu keselamatan siswa.
Riky
