MimbarJurnalis.com, BATAM – Krisis pasokan air bersih dan sulitnya tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kota Batam. Berbagai keluhan masyarakat itu mencuat dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan III tahun 2026, Senin (31/8/2026).
Sejumlah fraksi di DPRD Batam menyuarakan persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari air bersih yang mati selama berhari-hari, ancaman banjir, hingga dugaan praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Ketua Fraksi PAN-Demokrat-PPP DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Menurutnya, keluhan mengenai krisis air datang dari berbagai wilayah di Kota Batam, terutama Kecamatan Batuaji.
“Permasalahan air bersih ini harus menjadi program prioritas pemerintah. Saat ini, masyarakat di Kecamatan Batuaji masih berteriak masalah air bersih,” tegas Safari dalam rapat paripurna.
Air Mati Berhari-hari, Warga Batam Terus Mengeluh
Safari mengungkapkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di sejumlah kawasan permukiman lainnya.
Warga di wilayah Sagulung dan Bengkong bahkan dilaporkan mengalami gangguan pasokan air hingga mati total selama beberapa hari.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Batam pun mendesak pemerintah agar tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi segera menyelesaikan persoalan infrastruktur air secara permanen.
Tenaga Kerja Lokal Sulit Mendapat Pekerjaan
Tak hanya soal air bersih, Safari juga menyoroti persoalan tenaga kerja lokal di Kota Batam.
Menurutnya, menjadi sebuah ironi ketika banyak warga yang lahir, besar, dan menempuh pendidikan di Batam justru kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota sendiri.
Safari yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Batam mengungkapkan adanya dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Ia menyebut masih ada perusahaan yang diduga menggunakan jasa calo atau meminta sejumlah uang kepada calon pekerja.
“Masih ada perusahaan yang menggunakan jasa calo atau meminta uang pelicin kepada calon pekerja. Banyak tenaga kerja lokal, anak-anak kita yang lahir dan bersekolah di Batam, ternyata tidak mendapatkan pekerjaan di sini,” ungkapnya.
Safari mendesak Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap proses rekrutmen.
Ia juga meminta perusahaan-perusahaan di Batam memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada tenaga kerja lokal.
Bengkong dan Batu Ampar Disorot
Sorotan serupa disampaikan Ruslan Sinaga dari Fraksi Hanura-PSI-PKN.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Bengkong-Batu Ampar, Ruslan meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan air bersih yang dialami warga.
Ia menyebut krisis air di sejumlah wilayah bahkan telah berlangsung cukup lama dan membuat masyarakat terus mempertanyakan kapan pasokan air dapat kembali normal.
“Air di Batu Ampar dan Bengkong tolong benar-benar diperhatikan,” pintanya.
Selain krisis air, Ruslan juga menyoroti persoalan drainase yang menyebabkan sejumlah kawasan rawan banjir.
Saat hujan turun, air disebut kerap meluap hingga merendam rumah warga.
Hak Pekerja Juga Jadi Sorotan
Di sektor ketenagakerjaan, Ruslan mengungkapkan masih adanya perusahaan yang diduga belum memberikan kepastian dan perlindungan yang layak kepada pekerja.
Ia menemukan persoalan terkait sistem kontrak kerja yang tidak jelas hingga hak pekerja yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
Karena itu, Ruslan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turun langsung melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
Pemko Batam Janji Tindak Lanjut
Menanggapi berbagai keluhan dan desakan dari DPRD Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Terkait krisis air bersih, laporan akan disampaikan kepada Wali Kota Batam untuk diteruskan kepada BP Batam sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan air.
Firmansyah menjelaskan bahwa saat ini pembenahan jaringan dan infrastruktur masih terus dilakukan.
“Sekarang sedang dalam tahap perbaikan jaringan instalasi. Mudah-mudahan dengan perbaikan dan pembangunan yang dilakukan oleh BP Batam bersama PT Moya ini, krisis air bersih di Batam bisa segera teratasi,” pungkasnya.
Kini, masyarakat menanti langkah nyata pemerintah untuk mengakhiri persoalan yang terus berulang. Mulai dari krisis air bersih, banjir, hingga sulitnya tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan, seluruh persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang kembali disuarakan DPRD Kota Batam.
Riky
