MimbarJurnalis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti lambatnya penggunaan dana bantuan pascabencana oleh sejumlah kepala daerah di Sumatera. Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan hingga triliunan rupiah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah tiga kali mengucurkan bantuan untuk daerah terdampak. Bantuan tersebut meliputi sekitar Rp268 miliar pada tahap pertama, tambahan Rp10,6 triliun pada Februari 2026, serta Rp1,9 triliun pada Agustus 2026.
Namun, Tito menyayangkan masih adanya pemerintah daerah yang baru menggunakan kurang dari 10 persen dana bantuan tersebut, meskipun saat ini telah memasuki Oktober 2026.
“Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober,” kata Tito di hadapan wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/10/2026).
Tito Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat
Tito menegaskan, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Menurutnya, kepala daerah harus berperan aktif dalam menggunakan anggaran yang telah disalurkan agar pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Ia meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal, terutama untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik yang rusak akibat bencana.
“Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, bencana yang terjadi pada November sebelumnya menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas kesehatan. Kerusakan tersebut mencakup puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan puskesmas, hingga puskesmas pembantu di tingkat desa dan kecamatan.
Sembilan Rumah Sakit Sempat Berhenti Beroperasi
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemulihan fasilitas kesehatan menjadi salah satu fokus utama penanganan pascabencana di Sumatera.
Menurut Budi, sembilan rumah sakit sempat berhenti beroperasi akibat banjir dan tingginya endapan lumpur. Padahal, rumah sakit merupakan fasilitas penting yang harus tetap mampu memberikan pelayanan dalam situasi darurat.
Layanan seperti operasi, persalinan, dan cuci darah harus segera dipulihkan agar masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan.
“Misalnya operasi, ibu melahirkan, dan cuci darah. Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya, dan alhamdulillah dalam 1 bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali,” kata Budi.
Ribuan Puskesmas Kembali Beroperasi
Selain rumah sakit, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap ribuan puskesmas yang terdampak bencana. Budi menyebut, ribuan puskesmas telah kembali beroperasi dalam waktu sekitar 2,5 bulan.
Ia menilai keberadaan puskesmas sangat penting untuk menjaga pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
Sejumlah layanan dasar, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan, dapat kembali dilakukan di puskesmas setelah fasilitas tersebut pulih.
Sorotan Tito terhadap penggunaan dana bantuan ini menjadi pengingat pentingnya percepatan pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif agar perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak tidak terus tertunda.
Kaka Raditya
