MimbarJurnalis.com, BATAM – Kabut asap yang menyelimuti Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tidak hanya mengganggu aktivitas belajar siswa, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyaluran makanan bergizi bagi peserta didik dihentikan sementara seiring penerapan kebijakan belajar dari rumah (BDR).
Penghentian sementara tersebut mengikuti kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam yang memberlakukan pembelajaran dari rumah bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kebijakan ini diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai berisiko terhadap kesehatan anak-anak.
Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran pada 7 Oktober 2026 agar seluruh satuan pendidikan di bawah Pemerintah Kota Batam melaksanakan pembelajaran dari rumah.
“Pada 7 Oktober lalu, kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan di bawah Pemerintah Kota Batam, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah karena kualitas udara tidak sehat,” kata Hendri.
Indeks Kualitas Udara Batam Tembus 168
Hendri menjelaskan, kesehatan dan keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam penerapan BDR. Paparan kabut asap berpotensi mengganggu sistem pernapasan, terutama jika anak-anak tetap beraktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Ia menyebut indeks kualitas udara di Batam pada Rabu mencapai angka 168 berdasarkan aplikasi pemantauan pemerintah. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat.
“Kita lebih memperhatikan kesehatan anak-anak. Jangan sampai kondisi kesehatan ini membahayakan mereka ke depannya, karena asap ini berpengaruh terhadap paru-paru,” ujarnya.
Disdik Batam belum menetapkan tanggal pasti untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi kualitas udara dalam beberapa waktu ke depan.
Menurut Hendri, kegiatan belajar mengajar di sekolah diharapkan dapat kembali berlangsung setelah indeks kualitas udara membaik hingga berada di bawah angka 100.
“Makanya kita berdoa saja kondisi udara membaik dan turun hujan agar anak-anak bisa belajar di sekolah kembali dan perputaran ekonomi di SPPG kembali bergairah,” kata Hendri.
Operasional Dapur SPPG Ikut Terdampak
Penerapan BDR tidak hanya berdampak pada kegiatan belajar siswa, tetapi juga terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menjelaskan bahwa operasional SPPG menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan pembelajaran di sekolah.
Apabila pemerintah daerah menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau BDR, SPPG tidak menjalankan pelayanan MBG bagi peserta didik selama kebijakan tersebut berlaku.
Konsekuensinya, pembayaran komponen operasional tidak dilakukan apabila layanan tidak berjalan.
“Jika daerah mengeluarkan kebijakan PJJ atau pembelajaran dari rumah, SPPG tidak berjalan. Prinsipnya no service, no pay, sehingga tidak ada pembayaran insentif, bahan baku, dan sebagainya jika SPPG tidak beroperasi,” kata Syartiwidya.
Kondisi ini turut memengaruhi aktivitas operasional dapur penyedia makanan bergizi yang melayani para siswa di wilayah terdampak.
Program untuk Ibu Hamil dan Balita Juga Mengikuti Ketentuan
Syartiwidya menambahkan, ketentuan operasional tersebut juga berkaitan dengan program 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pelaksanaan layanan bagi kelompok sasaran tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk arahan mengenai jumlah penerima manfaat. Ia menyebut layanan tidak dijalankan apabila jumlah penerima manfaat berada di bawah 1.000 orang, sesuai ketentuan yang dimaksud.
Operasional SPPG akan kembali berjalan setelah kebijakan pembelajaran dari rumah dicabut dan kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan sesuai ketentuan.
Tian
