MimbarJurnalis.com, TANJUNGPINANG – Persoalan rokok ilegal, distribusi barang di kawasan Free Trade Zone (FTZ), kebutuhan pokok wilayah perbatasan, hingga pelayanan wisatawan mancanegara menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang dibahas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama jajaran Bea Cukai.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Ansar menerima audiensi Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin, Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo beserta jajaran di Gedung Daerah Kepri, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan perekonomian, perdagangan, pengawasan barang, kawasan FTZ, hingga pariwisata Kepri.
Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Segera Dibangun
Salah satu agenda yang dibahas adalah pembangunan kantor Bea Cukai Tanjungpinang.
Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor tersebut di kawasan waterfront Ibu Kota Provinsi Kepri.
Ansar mengatakan lahan yang disiapkan pemerintah daerah sudah melalui proses penimbunan dan dinyatakan siap untuk pembangunan.
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” ujar Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurutnya, keberadaan kantor tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan sekaligus pengawasan kepabeanan di wilayah Tanjungpinang.
FTZ Kepri Jangan Jadi Celah Penyalahgunaan
Ansar juga menyoroti implementasi FTZ di Kepri, khususnya pengawasan terhadap barang yang keluar dari kawasan khusus tersebut.
Menurutnya, berbagai kemudahan yang diberikan melalui kawasan perdagangan bebas harus tetap diiringi pengawasan agar tidak disalahgunakan.
Kepri sendiri memiliki sejumlah kawasan dengan perlakuan khusus dalam perdagangan dan perekonomian.
“Kepri ini daerah yang punya privilege khusus. Ada kawasan pelabuhan bebas, ada kawasan ekonomi khusus. Perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan,” kata Ansar.
Ia meminta distribusi barang untuk kebutuhan masyarakat di pulau-pulau tetap menjadi perhatian, namun pada saat yang sama pengawasan terhadap barang yang berpotensi disalahgunakan harus diperketat.
Rokok Ilegal Ikut Jadi Perhatian
Persoalan rokok ilegal dan barang-barang rawan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan fasilitas dan kelonggaran perdagangan di kawasan FTZ tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan.
Pemerintah daerah dan Bea Cukai diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di wilayah Kepri.
Natuna dan Anambas Didorong Punya Jalur Impor dan Ekspor
Perhatian khusus juga diberikan kepada Natuna dan Kepulauan Anambas yang berada di wilayah perbatasan.
Ansar mengatakan pemerintah daerah akan mendorong pemerintah pusat memberikan ruang bagi impor komoditas tertentu yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut.
Di sisi lain, potensi ekspor dari Natuna dan Anambas juga dinilai perlu diperkuat.
“Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” kata Ansar.
Menurutnya, persoalan logistik menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha yang melayani wilayah perbatasan.
“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” lanjutnya.
Dengan demikian, arus perdagangan di wilayah perbatasan diharapkan tidak hanya bergantung pada barang yang masuk, tetapi juga memiliki komoditas yang dapat dikirim keluar.
Target 3 Juta Wisman, Pelayanan di Pintu Masuk Harus Diperbaiki
Pembahasan kemudian bergeser ke sektor pariwisata Kepri.
Ansar menilai target kunjungan tiga juta wisatawan mancanegara harus diimbangi dengan kesiapan pelayanan di berbagai pintu masuk internasional.
Kecepatan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan menjadi salah satu hal yang ditekankan.
“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.
Menurut Ansar, kesan pertama wisatawan ketika tiba di Kepri sangat penting karena dapat memengaruhi citra daerah di mata wisatawan internasional.
Porter dan Taksi di Pintu Masuk Wisata Ikut Disorot
Selain pelayanan kepabeanan, Ansar juga meminta agar persoalan porter dan taksi di pintu masuk wisata ditertibkan.
Ia khawatir perilaku yang tidak tertib di kawasan kedatangan wisatawan dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Kepri.
“Karena kalau pintu masuknya tidak tertib, jadi omongan jelek orang nanti di negaranya masing-masing,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar pintu masuk wisata di Kepri tidak hanya aman dari peredaran barang ilegal, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tertib dan ramah bagi wisatawan.
Bea Cukai Siap Perkuat Sinergi dengan Pemprov Kepri
Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyambut baik penguatan koordinasi antara Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi Kepri.
Ia berharap sinergi kedua pihak terus ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” kata Sodikin.
Tian
