MimbarJurnalis.com, BATAM – Penggerebekan sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Batam oleh Bareskrim Polri mendapat perhatian luas. Namun, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan penindakan tersebut tidak berkaitan dengan iklim investasi di Kota Batam.
Amsakar menilai pemberantasan dugaan aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkoba, merupakan bagian dari penegakan hukum. Menurutnya, persoalan hukum dan investasi merupakan dua hal yang harus dilihat secara berbeda.
“Ya, saya kira ini dua hal yang berbeda. Barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dengan investor, ini cerita yang saya pikir berbeda,” kata Amsakar seusai mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus Ketamin HCl di Mapolda Kepri, Selasa (1/9/2026).
Ia menjelaskan barang bukti narkotika yang diamankan aparat merupakan bagian dari proses hukum. Setelah perkara memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan, barang bukti tersebut nantinya akan ditangani dan dimusnahkan oleh pihak yang berwenang.
“Kalau barang bukti itu pasti pada ujungnya akan dilakukan pemusnahan oleh aparat yang memang kompeten untuk melakukan itu,” ujarnya.
Keamanan Justru Jadi Kunci Investasi Batam
Alih-alih melihat penegakan hukum sebagai ancaman terhadap investasi, Amsakar justru menilai keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor di Batam.
Menurutnya, sebagai kawasan investasi dan pusat kegiatan ekonomi, Batam dan Kepulauan Riau memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai bentuk kriminalitas. Karena itu, pemberantasan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman.
“Kalau investasi jauh sekali kaitannya dengan ini. Yang tadi ditekankan oleh Pak Gubernur, bahwa daerah investasi seperti di Batam dan Kepri ini rentan dengan tingkat kriminalitas,” katanya.
Amsakar mengakui tingkat kriminalitas dapat berpengaruh terhadap persepsi dan minat investor. Karena itu, upaya menjaga keamanan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak.
“Artinya, kalau ada kriminalitas itu berpengaruh dengan minat mereka. Dan oleh sebab itu diperlukan kolaborasi dari semua stakeholder,” ujarnya.
Penggerebekan THM Dinilai Tak Perlu Dipertentangkan dengan Investasi
Penggerebekan sejumlah THM di Batam oleh Bareskrim Polri dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik dan kalangan usaha. Penindakan tersebut dilakukan setelah aparat mengungkap dugaan aktivitas ilegal di sejumlah lokasi.
Meski menimbulkan perhatian di tengah geliat ekonomi Batam, Amsakar menegaskan proses penegakan hukum tetap harus berjalan. Menurutnya, pemberantasan kejahatan justru merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan usaha yang sehat.
Ia menilai keamanan yang terjaga akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekaligus investor yang menjalankan aktivitas ekonomi di Batam.
“Apa yang terjadi hari ini adalah ikhtiar kolaboratif itu,” katanya.
Amsakar berharap sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan angka kriminalitas dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Nah, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini ke depan, dapat kita minimalisir,” kata Amsakar.
Dengan demikian, penindakan terhadap dugaan aktivitas ilegal di sejumlah THM di Batam diharapkan tidak hanya menjadi langkah penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kota yang aman, tertib, dan tetap menarik bagi investor.
Tian
