MimbarJurnalis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tambahan tersebut mencakup delapan kabupaten di wilayah Flores serta Pemerintah Provinsi NTT.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Berprestasi Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).
Tito mengatakan, delapan kabupaten di Flores masing-masing mendapatkan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar. Menurutnya, angka tersebut lebih besar dari usulan awal Kemendagri.
“Untuk yang di Flores, untuk delapan kabupaten tambahan Belanja Tidak Terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp20 miliar. Sebenarnya usulan saya Rp10 miliar, beliau bilang double, Rp20 miliar,” kata Tito.
Selain untuk pemerintah kabupaten, tambahan anggaran juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Tito menyebut Presiden Prabowo menaikkan alokasi yang semula diusulkan Rp20 miliar menjadi Rp40 miliar.
“Dan untuk provinsi sebenarnya saya sampaikan, ‘Pak, Rp20 miliar untuk provinsi’. ‘Enggak, double, Rp40 miliar juga’,” ujar Tito.
Tambahan belanja tidak terduga tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat penanganan dampak bencana di wilayah NTT, khususnya daerah-daerah di Flores yang terdampak gempa.
Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan anggaran untuk daerah terdampak gempa di NTT. Tambahan terbaru ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penanganan bencana.
Anggaran Karhutla Rp760 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan adanya tambahan belanja tidak terduga untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut mencakup tujuh provinsi, terdiri dari empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera, serta 35 kabupaten/kota.
Total tambahan anggaran yang disiapkan untuk penanganan karhutla mencapai Rp760 miliar.
Tito menyebut dukungan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.
Pemerintah juga mendorong agar anggaran penanganan karhutla dapat digunakan secara cepat dan tepat untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan.
Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah daerah di NTT maupun wilayah yang terdampak karhutla diharapkan memiliki dukungan lebih besar dalam menjalankan langkah penanganan bencana dan kondisi darurat di daerah masing-masing.
Riky
