MimbarJurnalis.com, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama komisi-komisi di DPR.
Permintaan tambahan anggaran tersebut muncul karena pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah dinilai masih belum memenuhi kebutuhan ideal masing-masing instansi untuk menjalankan program kerja pada 2027.
Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dengan pagu anggaran sebesar Rp61,10 triliun, kementerian tersebut mengajukan tambahan anggaran hingga Rp157,76 triliun.
Polri juga mengusulkan tambahan anggaran yang besar. Dari pagu indikatif Rp139,19 triliun, Polri meminta tambahan sebesar Rp66 triliun untuk mendukung kebutuhan program dan operasional.
Sementara itu, Kejaksaan Agung memiliki pagu anggaran Rp21,5 triliun dan mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengajukan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu awal sebesar Rp1,4 triliun.
Sejumlah lembaga lain seperti Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, KPK, Kementerian Kehutanan, Basarnas hingga BMKG turut menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran dalam pembahasan bersama DPR.
Khusus BMKG, pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp4,64 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan atau backlog anggaran sekitar Rp2,12 triliun.
Pembahasan anggaran tersebut menjadi bagian dari persiapan penyusunan APBN 2027. Seluruh usulan tambahan anggaran nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan dalam anggaran negara.
Riky
