MimbarJurnalis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Program ini digadang-gadang menjadi langkah baru untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Rencana peluncuran Perlinsos Digital tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, seusai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Luhut menjelaskan, salah satu perubahan penting dalam kebijakan perlindungan sosial ke depan adalah pergeseran pola subsidi. Pemerintah diharapkan tidak lagi hanya memberikan subsidi terhadap produk, tetapi lebih berfokus pada masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
11,5 Juta Kepala Keluarga Sudah Terdaftar
Persiapan penerapan Perlinsos Digital disebut terus berkembang dan telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.
Pemerintah juga melibatkan 775 ribu Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri. Keberadaan agen ini diharapkan memudahkan warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau mengakses teknologi.
Menurut Firman, berdasarkan data harian yang disampaikan, jumlah pendaftar melalui portal Perlinsos telah melampaui 600 ribu pendaftar per hari.
Angka tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pendaftaran dalam sistem yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital.
Uji Coba di Bali Tunjukkan Hasil Positif
Sebelum diterapkan secara nasional, DEN juga melaporkan hasil uji coba atau piloting Perlinsos Digital di Bali kepada Presiden Prabowo.
Berdasarkan hasil uji coba tersebut, penggunaan sistem digital diklaim mampu menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Sementara itu, inclusion error tercatat dapat ditekan dari 4,1 persen.
Inclusion error merupakan kesalahan penyaluran ketika seseorang atau keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima.
Penurunan kedua jenis kesalahan tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Firman menilai digitalisasi perlindungan sosial dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima manfaat. Hasil uji coba di Bali pun menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan dalam skala nasional.
Masyarakat Perlu Memperhatikan Data Penerima Bansos
Peluncuran Perlinsos Digital pada 10 November 2026 mendatang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Dengan dukungan sistem digital dan Agen Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan serta penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mengurangi risiko bantuan salah sasaran.
Meski demikian, masyarakat perlu menunggu informasi resmi pemerintah mengenai mekanisme pelaksanaan, persyaratan penerima, serta bentuk bantuan yang akan disalurkan melalui sistem tersebut.
Penerapan Perlinsos Digital secara nasional nantinya akan menjadi tahap penting dalam perubahan kebijakan subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Pemerintah menargetkan sistem ini mampu memastikan bantuan lebih transparan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kaka Raditya
