MimbarJurnalis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, ambisi tersebut dinilai menghadapi tantangan besar karena produksi minyak dan LPG dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan nasional.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan 14 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 5,2 gigawatt (GW) sebagai bagian dari program PLTS 100 GW di Bali, Selasa, “25 Agustus 2026”.
Prabowo mengatakan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dari 14 proyek PLTS tersebut, potensi penghematan BBM diproyeksikan mencapai 319.998 kiloliter per tahun, sedangkan penghematan gas alam diperkirakan mencapai 35.660 MMSCF per tahun.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi. Karena itu, pemerintah harus mendorong peningkatan lifting minyak agar ketergantungan terhadap impor dapat dihentikan.
“Dengan ladang-ladang gas yang kita sudah temukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” tutur Prabowo.
Tak hanya minyak, Prabowo juga menargetkan Indonesia berhenti mengimpor LPG.
“Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” ujarnya.
Pemerintah Optimistis Impor Bisa Ditekan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengaku optimistis terhadap target tersebut. Menurutnya, penghentian impor minyak tidak hanya bergantung pada peningkatan lifting.
Laode menyebut program B50 dan pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
B50 merupakan program peningkatan pemanfaatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar. Sementara RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang sehingga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri.
“Optimis dong karena sudah ada B50, ada RDMP, ada upaya eksplorasi kami yang besar di migas. Kami optimis lah,” kata Laode di Kompleks DPR RI, Rabu, “26 Agustus 2026”.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga menilai impor minyak dapat ditekan melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Menurutnya, semakin banyak kendaraan beralih ke listrik, semakin rendah kebutuhan BBM. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor.
“Minyak mentah itu untuk [bahan baku] BBM. BBM yang sudah gak impor kan solar. Berarti tinggal bensin. Ya sudah kalau semua pakai motor listrik, kita gak akan impor. Kalau kita gak impor, berapapun produksi crude aman,” jelas Djoko.
Namun, data Kementerian ESDM menunjukkan produksi minyak nasional masih berada di bawah target. Hingga Juli 2026, realisasi rata-rata produksi minyak mencapai 578.156 barel per hari (bopd), sementara target produksi 2026 ditetapkan sebesar 610.000 bopd.
Ekonom Sebut Target Nol Impor Sangat Ambisius
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karim, menilai target menghentikan seluruh impor minyak dan LPG sangat ambisius dan kecil kemungkinan tercapai sepenuhnya jika hanya mengandalkan kenaikan lifting.
Menurutnya, kesenjangan antara produksi minyak domestik dan kebutuhan nasional masih terlalu besar untuk ditutup melalui peningkatan produksi hulu dalam waktu singkat.
Untuk solar, peluang pengurangan impor dinilai lebih realistis melalui program B50. Sementara RDMP Balikpapan diperkirakan dapat menambah produksi bensin sekitar 5,5 juta kiloliter.
Tantangan yang lebih berat terdapat pada LPG. Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.
“Target bisa didekati bila pemerintah mendefinisikan kemandirian sebagai kombinasi peningkatan produksi, substitusi bahan bakar, efisiensi konsumsi, dan elektrifikasi, bukan semata mengganti seluruh impor dengan produksi minyak domestik,” tutur Syafruddin.
Ia memperkirakan peluang Indonesia mencapai nol impor minyak dan LPG secara penuh pada 2029 masih rendah. Berdasarkan analisisnya, peluang tersebut berada di bawah 25 persen apabila kebijakan berjalan dengan pola seperti saat ini.
Syafruddin menilai sasaran sebaiknya dibagi berdasarkan jenis komoditas. Penghentian impor solar dinilai lebih realistis melalui B50, sedangkan impor bensin dapat ditekan melalui RDMP Balikpapan, E20, kendaraan listrik, dan pengendalian konsumsi.
Untuk LPG, pemerintah membutuhkan strategi yang lebih struktural. Pengembangan jaringan gas kota, CNG, DME, kompor listrik, serta pemanfaatan gas domestik dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor.
“Karena itu, ukuran keberhasilan yang lebih kredibel adalah menurunkan rasio ketergantungan impor secara konsisten, memperkuat cadangan strategis, dan mencapai nol impor secara bertahap per produk tanpa mengorbankan harga, pasokan, dan daya beli masyarakat,” jelas Syafruddin.
Produksi Minyak dan LPG Masih Jauh dari Kebutuhan
Syafruddin mengingatkan strategi pemerintah harus berjalan dari dua sisi, yakni meningkatkan pasokan energi domestik sekaligus menekan kebutuhan terhadap minyak dan LPG impor.
Di sektor hulu, pemerintah dinilai perlu mempercepat eksplorasi, Enhanced Oil Recovery (EOR), fracking, horizontal drilling, monetisasi lapangan marginal, kepastian kontrak, serta perizinan.
Sementara di sektor hilir, kapasitas dan kompleksitas kilang perlu ditingkatkan agar minyak mentah dapat diolah menjadi BBM bernilai tambah.
Untuk solar, program B50 perlu dijaga dari sisi teknis, fiskal, dan pasokan CPO. Sementara untuk bensin, implementasi E20 membutuhkan pengembangan produksi etanol domestik.
“Pemerintah juga harus menahan pertumbuhan konsumsi melalui transportasi publik dan kendaraan listrik. Tanpa manajemen permintaan, kenaikan produksi hanya akan mengejar konsumsi yang terus bertambah dan target kemandirian kembali menjauh,” kata Syafruddin.
Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal IATMI, Hadi Ismoyo, juga menilai target tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi neraca energi di lapangan.
Menurut Hadi, Indonesia membutuhkan minyak mentah sekitar 1,82 juta bopd untuk menghasilkan sekitar 1,28 juta bopd produk BBM apabila kilang beroperasi penuh.
Sementara produksi minyak mentah dalam negeri saat ini hanya sekitar 600.000 bopd. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan kilang.
“Apa yg disampaikan Bapak Presiden tidak berdasarkan fakta di lapangan,” kata Hadi.
Ketergantungan impor juga masih terlihat dari kebutuhan BBM. Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,63 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi kilang domestik sekitar 1,28 juta barel per hari produk BBM.
Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan sekitar 350.000 barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor produk BBM.
“Gambaran diatas menunjukkan bahwa RI masih sangat tergantung dengan impor crude dan BBM,” ujarnya.
Untuk LPG, Hadi mencatat kebutuhan nasional mencapai sekitar 8,7 juta ton per tahun. Sementara produksi LPG domestik hanya sekitar 2 juta ton per tahun.
Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 6,7 juta ton LPG setiap tahun.
Konversi Energi Jadi Kunci
Meski menilai target nol impor sulit dicapai dalam waktu singkat, Hadi menyebut ambisi pemerintah tetap penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu menjalankan program secara serius, konkret, dan bertahap, salah satunya dengan mempercepat konversi penggunaan BBM dan LPG ke gas bumi.
Konversi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan pipa maupun infrastruktur virtual pipeline seperti CNG dan LNG.
“Kita tangkap spiritnya untuk setop impor crude, BBM, dan LPG dengan program yang serius, masif, kongkrit dan stagging dengan program konversi BBM, LPG ke natural gas baik dalam bentuk jaringan pipa maupun virtual pipeline CNG, hingga LNG,” ujarnya.
Selain gas bumi, elektrifikasi juga dinilai dapat mengurangi konsumsi BBM dan LPG. Pengembangan listrik dari energi terbarukan seperti PLTS, panas bumi, dan tenaga angin dapat menjadi bagian dari transformasi tersebut.
Namun, strategi tersebut membutuhkan komitmen kebijakan, investasi, serta peta jalan yang jelas agar target kemandirian energi tidak hanya menjadi target politik.
“Menggalakkan program konversi BBM/LPG ke listrik. Listrik bisa dihasilkan dari renewable energy seperti PLTS dan geothermal, wind turbine. Lagi-lagi membutuhkan komitmen serius pemerintah, jangan hanya omon omon saja,” pungkas Hadi.
-Arif Adha Saputra
