MimbarJurnalis.com, BATAM – Organisasi lingkungan Akar Bhumi Indonesia (ABI) menyatakan Kota Batam tengah menghadapi ancaman serius krisis air baku. Kondisi itu ditandai dengan menyusutnya tinggi muka air Bendungan Nongsa, meningkatnya kebutuhan air yang melampaui kapasitas produksi, serta defisit ketersediaan air baku yang diperkirakan mencapai 141 juta meter kubik per tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Pendiri ABI, Hendrik Hermawan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan di kawasan Bendungan Nongsa, Kelurahan Sambau.
Menurut Hendrik, tinggi muka air bendungan tersebut telah menyusut sekitar 2,5 meter akibat menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), minimnya curah hujan, serta meningkatnya kebutuhan air di kawasan Batam Timur.
“Jika merujuk pada kapasitas produksi optimal Bendungan Nongsa sebesar 60 liter per detik, maka dalam setahun diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,9 juta meter kubik air,” ujar Hendrik dalam keterangan pers, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan air domestik di Kecamatan Nongsa pada 2026 diperkirakan mencapai 20 juta meter kubik. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan sektor industri, perdagangan, pariwisata, hingga pusat data (data center) yang terus berkembang di wilayah tersebut.
Saat ini, kebutuhan air domestik masyarakat Nongsa dipenuhi melalui pasokan dari Bendungan Duriangkang sebagai solusi sementara.
ABI: Defisit Air Baku Batam Sudah Mencapai 141 Juta Meter Kubik
Mengacu pada Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2026, ABI mencatat kebutuhan air domestik Batam untuk sekitar 1,39 juta penduduk mencapai 280 juta meter kubik per tahun.
Di sisi lain, ketersediaan air baku hanya sekitar 139 juta meter kubik per tahun.
Artinya, Batam mengalami defisit sekitar 141 juta meter kubik, atau lebih dari 50 persen dari total kebutuhan air tahunan.
“Krisis air itu sudah terjadi, tapi BP Batam menutup-nutupi,” kata Hendrik.
Menurutnya, penerapan water rationing atau penjadwalan distribusi air, termasuk pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah permukiman, menjadi indikator bahwa pasokan air bersih mulai mengalami tekanan.
Batam Dinilai Sangat Rentan Krisis Air
ABI menilai Batam memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap krisis air karena tidak memiliki sungai sebagai sumber air baku.
Selama ini, kebutuhan air masyarakat bergantung pada enam bendungan utama yang menampung air hujan melalui modifikasi kawasan muara dan teluk.
Enam bendungan tersebut meliputi:
1. Bendungan Duriangkang
2. Bendungan Tembesi
3. Bendungan Muka Kuning
4. Bendungan Sei Ladi
5. Bendungan Sei Harapan
6. Bendungan Nongsa
Sementara Bendungan Baloi telah berhenti beroperasi sejak 2012 akibat penurunan kualitas air yang dipengaruhi aktivitas permukiman liar.
“Batam merupakan pulau kecil yang tidak memiliki sungai sebagai sumber air baku seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, menjaga enam bendungan yang menjadi sumber utama air baku menjadi prioritas. Perlindungan dan pemulihan daerah tangkapan air termasuk tali air harus dilakukan secara serius,” tegas Hendrik.
ABI Desak Pengembangan Daur Ulang Air dan Desalinasi
Selain memperkuat perlindungan daerah tangkapan air, Akar Bhumi Indonesia mendorong BP Batam mengembangkan sumber air baku alternatif melalui teknologi daur ulang air limbah dan desalinasi air laut.
Hendrik mencontohkan Singapura yang mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan airnya melalui air hasil daur ulang (NEWater), sementara sekitar 10 persen dipenuhi dari instalasi desalinasi.
ABI juga meminta pemerintah segera merealisasikan rencana pengaliran air dari luar daerah yang sebelumnya pernah disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Namun, Hendrik mengingatkan agar pasokan tidak bergantung pada Pulau Bintan karena wilayah tersebut juga memiliki keterbatasan sumber air baku.
Selain itu, teknologi modifikasi cuaca dinilai tetap diperlukan sebagai langkah darurat ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang.
“Jangan sampai pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan air untuk industri dan pusat data dibandingkan pemenuhan hak dasar warga,” tegas Hendrik.
Sedimentasi dan Pencemaran Mengancam Bendungan
Dalam verifikasi lapangan, ABI menemukan Bendungan Nongsa mengalami sedimentasi yang cukup parah.
Sekitar 250 meter permukaan bendungan tertutup sedimen berupa tanah merah yang diduga berasal dari aktivitas pemotongan bukit dan penambangan pasir ilegal di kawasan daerah tangkapan air.
Sedimen tersebut bahkan telah mengeras dan membentuk daratan retak akibat kekeringan.
Akar Bhumi Indonesia juga menyoroti ancaman pencemaran di Bendungan Tembesi yang dipicu aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, industri batu bata, pabrik tahu, tambak ikan, pembakaran hutan, hingga alih fungsi lahan di kawasan daerah tangkapan air.
Selain itu, organisasi tersebut meminta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Tembesi dikaji secara cermat agar tidak mengganggu fungsi bendungan sebagai sumber air baku.
“Jangan sampai demi mengejar energi bersih, kita mengorbankan sumber air baku. Apalagi jika energi yang dihasilkan nantinya sebagian besar justru untuk memenuhi kebutuhan luar negeri,” ujarnya.
ABI Ingatkan Tragedi Bendungan Baloi Jangan Terulang
ABI juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan rusaknya Bendungan Baloi sebagai pelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya air di Batam.
Bendungan yang telah berhenti beroperasi sejak 2012 itu kini berubah menjadi penampung limbah rumah tangga akibat aktivitas permukiman liar.
Menurut Hendrik, kerusakan daerah tangkapan air harus dicegah sejak dini agar Batam tidak kehilangan sumber air baku lainnya.
“Jangan sampai tragedi Bendungan Baloi terulang di bendungan lain. Meskipun Bendungan Baloi hanya mampu menghasilkan 30 liter per detik, bagi Batam yang tidak memiliki sumber air baku lain, setetes pun sangat berharga,” pungkasnya.
Tanggapan dan Klarifikasi
Pernyataan mengenai kondisi krisis air baku, besaran defisit, sedimentasi bendungan, maupun dugaan bahwa kondisi tersebut “ditutup-tutupi” merupakan pandangan dan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Akar Bhumi Indonesia (ABI).
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari BP Batam terkait pernyataan tersebut. Apabila BP Batam memberikan klarifikasi, pemberitaan ini dapat diperbarui untuk menghadirkan informasi yang berimbang.
Tim Redaksi
