MimbarJurnalis.com, BATAM – Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Batam mulai mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, asalkan aspek efisiensi, keamanan, dan manfaat jangka panjang benar-benar diperhitungkan.
Ansar menilai, pemanfaatan energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada masa mendatang. Namun, keputusan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam mengenai kelayakan teknologi hingga sistem pengamanan pembangkit.
“Kalau memang lebih efisien, lebih aman, prospek ke depan bagus, pengamanannya bagus, kenapa tidak,” kata Ansar, Rabu (28/10/2026).
Gubernur Kepri Belum Mengetahui Lokasi PLTN di Batam
Meski menyambut positif wacana pembangunan PLTN, Ansar mengaku belum mengetahui lokasi yang berpotensi menjadi tempat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.
“Untuk lokasi, kalau itu saya belum tahu,” ujarnya.
Menurut Ansar, rencana pembangunan PLTN di Batam masih berada pada tahap wacana yang disampaikan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai realisasi proyek tersebut.
“Itu kan baru disampaikan Pak Bahlil. Untuk kelayakannya, pemerintah pusat pasti akan melakukan kajian,” katanya.
Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan PLTN benar-benar sesuai dengan kebutuhan energi, memenuhi standar keselamatan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Batam Masuk Opsi Lokasi Pembangunan PLTN
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membuka opsi menjadikan Batam sebagai salah satu lokasi pembangunan PLTN.
Wacana ini muncul seiring pembahasan mengenai pengembangan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia pada masa mendatang.
Kebutuhan energi yang terus berkembang mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai pilihan sumber listrik, termasuk energi nuklir. Bagi kawasan industri seperti Batam, ketersediaan pasokan listrik yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas usaha dan investasi.
Meski demikian, belum ada keputusan final mengenai pembangunan PLTN di Batam. Pemerintah masih perlu menilai berbagai aspek, mulai dari kebutuhan energi, efisiensi biaya, kesiapan teknologi, keselamatan operasional, hingga sistem pengamanan.
Hasil kajian pemerintah pusat nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek tersebut layak direalisasikan, termasuk dalam menentukan lokasi yang sesuai di wilayah Kepulauan Riau.
Dengan demikian, dukungan Gubernur Kepri terhadap wacana PLTN di Batam belum berarti proyek tersebut dipastikan dibangun. Realisasinya masih bergantung pada hasil kajian dan keputusan pemerintah pusat.
Tian
