Warning Anggota Dewan Kota Batam dan Provinsi Kepri Jangan Main – Main Dengan Dana Pokir Tahun 2022 / 2023

Mimbarjurnalis.com, Kepri – Anggota DPRD agar tidak menjadikan hak POKIR ( pokok pikir ) sebagai alat untuk kepentingan tertentu.

Jangan sampai pokir dijadikan sebagai bahan untuk alat transaksi antara legislatif dengan eksekutif sehingga tugas pengawasan terabaikan.

Mengingatkan para pimpinan dan anggota DPRD provinsi kepri untuk tidak main – main dan melakukan korupsi.

Anggota DPRD provinsi Kepri, dimintanya tidak menjadikan biaya politik mahal sebagai alasan untuk melakukan korupsi.

“Begitu Anda melakukan Korupsi, begitu ketangkap nggak ada juga yang nolongin pak. Jangankan nolongin, besuk aja nggak,” ujar (R).

Uang ketok palu merupakan uang yang biasanya diberikan untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan.

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan APBD.

Ia mencontohkan, dalam kasus Pokir, dana Rp 10 miliar yang dikucurkan akan dikembalikan 30 persen atau Rp 3 miliar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Jadi tolong ini tidak ada lagi yang bermain-main di Pokir-pokir itu apalagi dengan dana dana hibah,” tegas Firli. 

Menindaklanjuti peringatan Ketua KPK RI, awak media Mimbarjurnaliscom akan terus memantau terkait permasalah pokir pokir anggota DPRD Kota Batam dan provinsi kepri

Dalam waktu dekat kita akan turun ke lapangan mengecek langsung kegiatan pokir Dewan tahun 2022. (Red)