Mimbarjurnalis.com- TANJUNGPINANG, Klaim bahwa investasi di Provinsi Kepri meningkat di bawah Gubernur Ansar patut dipertanyakan dan dapat dianggap sebagai pembohongan publik. Dalam kenyataannya, investasi dalam empat tahun terakhir menunjukkan penurunan drastis dari target realisasi yang diharapkan.
Sebuah unggahan di media sosial oleh Basyaruddin Idris, anggota tim khusus Gubernur, mengklaim bahwa selama masa kepemimpinan Ansar, disebut nilai investasi mengalami peningkatan.
Namun, analisis mendalam menunjukkan fluktuasi yang menurun drastis: dari 30,90 triliun pada 2020, investasi turun menjadi 25,01 triliun di 2021, anjlok ke 18,19 triliun di 2022, dan meski sedikit pulih menjadi 20,16 triliun pada 2023, angka tersebut masih jauh di bawah realisasi 2020.
Data yang ditunjukkan mengalami peningkatan dari -34% di 2021 menjadi 10,83% pada 2023, juga patut dicermati dan perlu digali lebih dalam lagi.
Apakah peningkatan tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik atau hanya sekadar ilusi statistik.
Karena jika melihat fakta yang ada, kaim peningkatan yang disajikan tampak menyesatkan dan hanya berfungsi untuk menciptakan citra positif bagi Ansar Ahmad menjelang Pilkada 2024.
Ini adalah upaya menciptakan ilusi kesuksesan, padahal kenyataan menunjukkan penurunan signifikan yang harus dihadapi masyarakat Kepri.
Apakah ini yang dimaksud dengan “peningkatan”? Masyarakat berhak mendapat transparansi dan kejujuran, bukan retorika yang menipu.
Data Dinas PMPTSP Provinsi Kepri: Investasi Menurun Drastis dari Target Realisasi
Data timsus Gubernur Kepri, seharusnya tidak hanya menampilkan nilai investasi yang masuk, tapi juga target realisasi investasi yang ditetapkan Gubernur Ansar Ahmad setiap tahunya. Apakah tercapai atau tidak.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri (lihat tabel), menunjukkan bahwa realisasi investasi untuk PMA dan PMDN dari 2020 hingga 2023, justru mengalami penurunan drastis.
Secara keseluruhan, total investasi (gabungan PMA dan PMDN) juga mengalami penurunan 40,1% dibandingkan target realisasi yang ditetapkan.
Pada tahun 2020, realisasi investasi PMA mencapai 23,75 triliun, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 15,23 triliun, dan semakin merosot menjadi 13,40 triliun pada tahun 2022. Tahun 2023, PMA kembali menurun menjadi 11,30 triliun, menjadikannya peringkat 15 secara nasional.
Penurunan serupa juga terjadi pada PMDN. Tahun 2020, PMDN mencapai 14,25 triliun dan berada di peringkat 10 nasional. Namun, pada tahun 2021, investasi PMDN menurun menjadi 9,77 triliun dengan peringkat 14.
Pada tahun 2022, angka ini anjlok ke 4,81 triliun, menduduki peringkat 23, dan kembali meningkat sedikit menjadi 8,85 triliun pada tahun 2023, namun hanya berada di peringkat 16.
Secara keseluruhan, total investasi (gabungan PMA dan PMDN) juga mengalami penurunan dibandingkan target realisasi.
Pada tahun 2020, total investasi yang masuk mencapai 38 triliun dari target 46 triliun.
Sedangkan pada tahun 2021, jumlah investasi hanya 25 triliun dari target 44,1 triliun, dan pada tahun 2022, total investasi merosot lagi menjadi 18,22 triliun dari target 52,32 triliun. Di tahun 2023, total investasi tercatat 20,16 triliun, jauh di bawah target 26,46 triliun.
Jika ada klaim tentang peningkatan, itu hanya akan menjadi pembohongan publik. Gubernur dan jajarannya seharusnya menerima kritik dengan lapang dada sebagai bentuk koreksi atas kinerja mereka.
Sampaikan dengan jujur jika tidak berhasil, daripada membuat pengakuan palsu yang justru menipu masyarakat. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. (Maman)
